Hari Anak Nasional 2021

Hari Anak Nasional 2021

img-1627111857.jpg


Diketahui, peringatan Hari Anak Nasional telah diselenggarakan sejak tahun 1986 silam.

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984.

Dikutip dari Kemenpppa.go.id, peringatan HAN dilaksanakan tingkat Pusat dan Daerah, serta Perwakilan RI di Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                

Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.

Dilakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Sejarah dan Upaya Perlindungan Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia amat bertentangan dengan niat negara melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Padahal Indonesia ialah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.

Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas pacta sunt servanda (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak  Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korbannya.
Satu dari banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang mengundang perhatian masyarakat ialah Robot Gedek tahun 1994-1996. Seorang gelandangan bernama Siswanto atau Robot Gedek terbukti melakukan sodomi terhadap 12 anak laki-laki dan membunuh mereka.

Kasus itu menyentak publik dan menyadarkan betapa peran negara minim dalam melindungi anak-anak. Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun UU dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2011 hingga 2013. Dari sekitar 500 kasus pada 2010, meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2013.

Dari 1.500 kasus tersebut, 525 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2010 misalnya, di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak sebagai korban.

Baekuni ‘Babeh’ terbukti telah menyodomi tujuh orang anak. Dia mengaku melakukan kekerasan seksual kepada anak sejak 2007. Baekuni juga memutliasi para korbannya untuk menghilangkan jejak kejahatan dia.

Kasus-kasus lain yang menyita perhatian publik ialah pemerkosaan oleh 13 atlet Banten terhadap bocah SD, dan belakangan kasus tindakan asusila di Jakarta International School pada April 2014.

Kasus-kasus itu dan deretan perkara kekerasan seksual pada anak lainnya membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

UU ini juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula.

UU Nomor 2 Tahun 2002 pun mengakomodasi penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Meski ada penguatan dari segi hukum, tak ada dampak signifikan yang ditimbulkan. Kekerasan seksual atas anak masih marak.

Tragisnya kasus itu mendorong aksi solidaritas muncul spontan di berbagai kota. Pemerintah pun didorong untuk menghukum seberat-beratnya para pemerkosa siswi itu.

Ini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan UU dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kemarin, Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu itu memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.




 

Situasi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia anak-anak dengan perubahan pola hidup, tetap harus diupayakan terpenuhi haknya, bergembira dan penuh kreativitas, dalam perlindungan keluarga.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, hampir semua masyarakat merasakan dampaknya, tidak terkecuali anak-anak. Mereka dihadapkan pada perubahan pola hidup, namun tetap harus diupayakan terpenuhi hak-haknya, bergembira, sehat, kuat, penuh kreativitas, tetap ceria, dan semangat menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam naungan perlindungan keluarga.

Mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dan tagline“Anak Indonesia Gembira di Rumah”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Kerja (OASE Kabinet Kerja) menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 pada 23 Juli 2020 secara virtual dengan melibatkan seluruh anak Indonesia, termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).  

“Anak-anak Indonesia yang ibu kasihi, meski kita tengah berada dalam masa pandemi Covid-19, kalian harus tetap semangat meraih cita-cita.  Ibu ingin mengajak kalian agar memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri secara kreatif dengan hati yang gembira. Selamat Hari Anak Nasional 2020. Tetap gembira di rumah, ya,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang mengatakan perubahan yang terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda negeri kita membuat tahun ini bukanlah tahun yang mudah untuk anak-anak, khususnya dalam menjalankan proses belajar. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah, bertemu teman-teman, guru, dan tidak bisa bermain di luar rumah karena harus berjarak sementara waktu. Ia berpesan agar anak-anak Indonesia tetap semangat beradaptasi dengan kebiasaan baru, terutama dalam hal menerapkan protokol kesehatan.

Peringatan HAN dilakukan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Di masa pandemi Covid-19 ini, peringatan HAN merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan 79,55 juta anak Indonesia secara optimal (Profil Anak Indonesia 2019). Oleh karena itu, seluruh kegiatan dalam rangkaian dan acara puncak HAN 2020 ditujukan untuk mewujudkan anak Indonesia gembira di rumah selama pandemi Covid-19.

“Jadikan Peringatan HAN sebagai momentum membangun kekuatan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan bagi mereka. Stop kekerasan, perlakuan buruk, perundungan, dan eksploitasi pada anak. Semua anak adalah anak kita, melindungi mereka merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bangun semangat bersama, kita bersatu untuk melalui pandemi ini. Semuanya kita lakukan demi terwujudnya anak terlindungi, Indonesia maju,” tegas Menteri Bintang.  


Bagikan Post


Komentar

    Belum Ada Komentar


Tambahkan Komentar

Kategori
Artikel Populer
Jasa Sewa Zoom ExcellencIA Senin, 11 Januari 2021
Cara membuat Eco-Enzyme di rumah Jum'at, 21 Agustus 2020
Sekolah Penulis Selasa, 13 Oktober 2020
Event Terdekat

Tidak Ada Event Terdekat

Facebook

Twitter